Menyoal Isu Lingkungan Hidup dalam Konten Iklan Politik Capres


Hiruk pikuk mengenai Pemilu 2019 nanti nampaknya sudah terdengar gaungnya sejak pertengahan 2018 lalu. Tapi, apakah sampai di bulan kedua tahun 2019 ini kedua pasangan calon presiden sudah memiliki pemilih yang jelas? Atau, sudahkah mereka mengkampanyekan program-program mereka sehingga potensi pemilih golput atau swing voters bisa diminimalisir? Nampaknya, masih banyak hal-hal yang masih luput dari konten iklan politik para pasangan calon presiden ini. Salah satunya adalah isu lingkungan hidup.

Dalam Laporan Pemantauan Kampanye Capres di Media Sosial Periode Oktober-Desember 2018 yang dimuat di www.iklancapres.id tampak bahwa dari 7 isu yang paling sedikit diberitakan adalah mengenai lingkungan hidup yang bahkan tidak ada sama sekali program kampanye capres menyinggung mengenai isu tersebut.

analisis-laporan-pemantauan-kampanye-capres-di-media-sosial-periode-oktober-desember-2018-25-l.jpg

Kedua belah pihak menggembar-gemborkan isu ekonomi terus-menerus, seolah ekonomi adalah persoalan paling penting yang bisa diangkat. Memang ekonomi penting, akan tetapi, peningkatan ekonomi, seperti peningkatan ekspor maupun peningkatan jumlah investasi, tentu membawa dampak juga kepada lingkungan. Tidak hanya dampak kenaikan pendapatan negara yang meningkat karena ekonomi meningkat, tetapi lingkungan sangat mungkin terkena dampak dari aktivitas ekonomi tersebut. Sebut saja contohnya, ekosistem lingkungan mengalami kualitas penurunan, sampah yang kian menggunung, serta pencemaran air, udara dan tanah.

Dalam ulasan yang dibahas oleh www.iklancapres.id tampak disebutkan bahwa sepanjang 2017 terdapat 302 konflik lingkungan hidup dan agraria dan tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Bahkan hanya di Jambi saja tercatat 612 bencana ekologis dan 156 konflik agraria sepanjang tahun 2018 (sumber: Gatra). Bencana ekologis adalah bencana yang terjadi akibat aktivitas manusia, entah itu penambangan, alih fungsi lahan, atau lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa bencana itu terjadi karena aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan.

Dalam website Walhi sendiri disebutkan bahwa Indonesia darurat menyelesaikan konflik agraria. Dalam artikel tersebut Walhi menuntut penyelesaian konflik agraria dan mendesak pemerintahan saat ini untuk melaksanakan saran dari Walhi. Artikel Walhi tersebut ditulis dalam rangka memperingati hari tani pada tahun 2017 dan tampaknya hingga kini belum ada perubahan signifikan.

Salah satu isu konflik agraria yang masih mencuat dan juga tak kunjung selesai adalah konflik yang terjadi pada pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang terletak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, masih banyak warga yang tidak menyerahkan lahannya kepada PT Angkasa Pura I selaku BUMN yang hendak membangun bandara NYIA di kawasan tersebut. Proyek pembangunan ini digadang-gadang akan segera rampung tahun 2019 dan diresmikan pada bulan April tahun 2019, dan masih menyisakan banyak permasalahan. (Lebih lanjut mengenai konflik agraria di lokasi bakal calon Bandara NYIA bisa dibaca di Tirto.id)

Hal ini diperparah dengan kampanye calon presiden yang sama sekali hampir tak menyentuh aspek ini. Sehingga, para calon pemilih pun akan skeptis terhadap masa depan Indonesia ini terhadap permasalahan lingkungan hidup, terlebih isu konflik agraria, siapa pun calon presiden nanti yang terpilih.

Kedua calon presiden, baik pasangan Jokowi-Maaruf Amin dan pasangan Prabowo-Sandi masih mengawang-awang dalam mengatasi konflik agraria. Padahal, pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 memasukkan permasalahan ini ke dalam Nawacita nomor 5 yakni land reform. Sekalipun sebetulnya program sertifikasi tanah Jokowi bukanlah sebagai bentuk reforma agraria sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid (sumber: Merdeka). Pasangan Prabowo-Sandi pun malah tampak tidak memikirkan mengenai kebijakan yang pas terkait permasalahan ini dan malah program yang pasangan ini rencanakan saling kontradiksi, di mana pasangan ini menyatakan tentang program tambang yang ramah lingkungan. Padahal, menurut Khalisah Khalid, tidak ada tambang yang ramah lingkungan karena aktivitas tambang pasti merusak lingkungan sekitarnya.

Sekarang, dalam waktu yang tersisa sebelum Pemilihan Umum ini, kita hanya akan berharap bahwa pasangan calon Presiden akan memiliki program mengenai isu lingkungan hidup ini, sehingga kita bisa membandingkan mana di antara mereka yang menawarkan solusi lebih baik untuk mengatasi isu ini.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s